Ketahanan Budaya Ruang Kota Papua
Sudut pandang pembangunan antropologi dalam pembangunan Papua menekankan pentingnya memahami masyarakat lokal mendalam sebelum merumuskan dan menerapkan kebijakan. Pendekatan model ini menitikberatkan pada pengetahuan tentang dinamika sosial, kepercayaan, adat istiadat, serta praktik sehari-hari masyarakat setempat.
Seperti, bagi suku Amungme, tanah bukan hanya aset ekonomi tetapi juga memiliki makna spiritual dan identitas budaya yang mendalam. Karena itu, pembangunan yang melibatkan penggunaan atau pengalihan tanah harus dilakukan dengan memahami dan menghormati makna budaya yang melekat padanya. Salahsatu masalah pembangunan di Papua pada era Republik Indonesia adalah pembangunan besar di Papua adalah pembangunan jalan trans-Papua yang awalnya dikenal trans Irian Jaya yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto pada program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita I) tahun 1974. Proyek perintis ini bertujuan untuk membuka aksesbilitas wilayah, khususnya jalur Jayapura dan Wamena yang kemudian dikembangkan kembali selama era Presiden Joko Widodo pada 2014 untuk menghubungkan Sorong hingga Merauke sepanjang 4.330 Km. Pembangunan ini bertujuan untuk membuka aksesibilitas dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, proyek ini dianggap menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, jalan ini diharapkan dapat membuka isolasi wilayah pedalaman, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tak dapat dipungkiri jika adanya pembukaan jalan ini juga mengancam merusak hutan hujan yang kaya keanekaragaman hayati dan mengganggu habitat asli, serta dapat mempengaruhi cara hidup tradisional masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Langkah – langkah rasional untuk menata pembangunan Papua yang berkelanjutan dan mampu diterima oleh masyarakat lokal,harus dapat mengintegrasikan semua perspektif budaya dalam setiap tahap pembangunan. Beberapa pendekatan inklusif antara lain dengan intens dalam melakukan dialog dengan komunitas lokal akan memberi dasar kebijakan yang lebih baik. Upaya strategis untuk dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam meningkatkan kapasitas dan juga keterampilan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam program-program pelatihan pertanian berkelanjutan yang sesuai kondisi lokal idealnya dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan.
Menghargai nilai – nilai budaya dengan emastikan bahwa nilai-nilai dan praktik budaya dihormati dalam proses pembangunan. Misalnya, tidak merusak situs-situs yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat atau menghindari proyek-proyek yang dapat memicu konflik antar suku. Pembangunan di Papua harus didasarkan pada pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal. Hal ini berarti membangun bukan hanya secara fisik, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan budaya masyarakat.Seperti halnya , pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang menampilkan tradisi budaya seperti ukiran Asmat, tarian suku-suku di Papua, dan festival-festival adat dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya. Di sisi lain, pembangunan juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial. Sejarah panjang ketidakadilan dan marginalisasi di Papua menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks pembangunan Papua, memahami dan menghargai dimensi budaya dan antropologi merupakan kunci untuk menciptakan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek ini, pembangunan akan menghadapi hambatan, resistensi, dan potensi kerugian yang lebih besar, baik bagi masyarakat lokal maupun lingkungan alam yang mereka huni. Pembangunan yang baik di Papua bukan hanya dalam membangun infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga membangun manusia dan menjaga nilai-nilai yang mereka junjung tinggi.
Dalam implementasi praktis, pembangunan kebudayaan berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di Papua. Karena dalam orientasi inilah semua sistem pembangunan dapat lebih berfokus pada kepentingan nilai – nilai budaya dan hak-hak ulayat masyarakat lokal sebagai bagian dari perencanaan. Sebaliknya, pembangunan yang tidak berbasis kearifan lokal adalah pembangunan yang dalam perencanaannya tidak memperhatikan dan menghargai nilai-nilai budaya local. Dalam membangun orang Papua disemua bidang, semua program idealnya selaras karakteristik sosial budaya masyarakar dengan memperhatikan 4 zona ekologis yang ada di tanah Papua.Keunggulan ekologis Papua yang sudah teruji dalam banyak dimensi sejarah Papua.
(Dokumentasi Foto :Jalur Utama di suatu Kampung Penduduk Asli Dekat Merauke,Dutch New Guinea Tahun 1944. (Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Foto Nigis New Guinea Nomor 859)